“Di bawah pendar panggung Desa Swatani, hak-hak sipil warga Bulukumba dirajut kembali tanpa mengorbankan alur nafkah siang hari.”
PENATIMES, BULUKUMBA — Pendar lampu sorot membelah keheningan Lapangan Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, pada Rabu malam. Di tempat ini, riak suara warga yang mengantre tak surut meski jam dinding telah melewati angka delapan malam.
Bagi para petani yang baru menyandarkan cangkulnya, pedagang yang baru menutup kedainya, hingga buruh yang baru menyeka peluh, malam itu bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Malam itu adalah ruang di mana hak-hak administrasi mereka yang sempat tertunda akhirnya mendapatkan jalan keluar.
Melalui Jambore Pelayanan Publik (JPP) yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (4–5 November 2026), Pemerintah Kabupaten Bulukumba menghadirkan terobosan radikal: memboyong tenda-tenda pelayanan hingga pukul 23.00 WITA.
Menjawab Solusi yang Mengendap di Balik Keringat Siang
Keputusan memperpanjang jam ketuk pintu layanan ini lahir dari evaluasi mendalam pada gelaran JPP sebelumnya. Kala itu, tidak sedikit warga yang datang dengan napas terengah di penghujung sore, hanya untuk mendapati pintu loket telah tertutup rapat.
Melihat kenyataan tersebut, Pemkab Bulukumba memilih bertindak inklusif. Negara dipaksa mengalah pada ritme hidup rakyatnya, bukan sebaliknya.
“Kami memahami betul bahwa mata pencaharian warga kami beragam. Ada yang bertani sejak fajar, berdagang di pasar, hingga mengadu nasib di ladang orang,” tutur Ketua Panitia JPP yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfo Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari.
Menurut Andi Uke, melayani hingga pukul 23.00 WITA pada hari pertama adalah wujud janji moral agar tak ada satu pun warga yang terpaksa mengorbankan piring nasinya demi lembaran surat kepemudaan atau kesehatan.
Denyut Angka di Balik Tenda Terpadu
Bukan sekadar retorika di atas kertas, keberpihakan ini disambut antusiasme yang membuncah. Pada hari pertama saja, catatan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel merekam sedikitnya 885 denyut pelayanan yang terselesaikan di lokasi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengukir angka pencapaian sebanyak 506 berkas terlayani. Rinciannya mencakup:
-
103 Kartu Keluarga baru
-
50 akta kelahiran & 15 akta kematian
-
215 pencetakan KTP elektronik & 42 perekaman biometrik
-
54 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
-
16 Kartu Identitas Anak (KIA)
-
Serta belasan berkas mutasi dan dispensasi kepindahan.
Di sudut lain, Dinas Sosial menyerap 379 asa pemohon. Sebanyak 131 warga mengurus pengecekan BPJS Kesehatan dan PBPU Pemda, 116 orang memeriksa status desil, 126 warga mendaftar Perlindungan Sosial (Perlinsos), serta penerbitan surat keterangan terlantar dan rekomendasi Baznas.
Memangkas Jarak, Menerangi Harapan
Kehadiran puluhan OPD dalam satu hamparan lapangan desa telah merubuhkan tembok birokrasi yang kerap terasa tinggi dan jauh di pusat kota. Pola “jemput bola” ini memangkas jarak geografis sekaligus mengikis waktu yang terbuang di jalan.
Melalui rintisan Jambore Pelayanan Publik di Kecamatan Rilau Ale ini, Kabupaten Bulukumba tidak sekadar mengurus dokumen kertas. Mereka sedang menegaskan hadirnya pemerintah yang bernapas, peka, dan senantiasa sedia mendengarkan keluh kesah warga hingga larut malam.*






