PENATIMES, BULUKUMBA – Pemerintah Kabupaten Bulukumba menginstruksikan seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk membentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) guna memperkuat jaringan diseminasi informasi publik serta menekan peredaran hoaks di tingkat akar rumput. Kebijakan ini merujuk langsung pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, yang disosialisasikan di Gedung Pinisi, Senin, 16 November 2026.
Dalam regulasi tersebut, KIM ditetapkan oleh kepala desa atau lurah dan terdaftar resmi pada dinas teknis kabupaten. Secara historis, kelembagaan KIM merupakan transformasi dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan (Kelompencapir) yang kini diadaptasi menjadi simpul verifikasi data dan komunikasi dua arah di tengah tingginya penetrasi internet pedesaan.
Peran Strategis KIM dalam Literasi Digital dan Cek Fakta
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, menyatakan bahwa struktur komunikasi desa tidak boleh lagi bersifat satu arah. Keberadaan KIM berfungsi menyaring informasi kebijakan pemerintah sekaligus menyalurkan aspirasi warga secara terverifikasi.
“Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, tanggal, konteks, serta membandingkan informasi dengan sumber resmi sebelum membagikannya,” ujar Andi Uke saat memberikan arahan kepada para kepala desa dan lurah peserta sosialisasi.
Senada dengan aspek verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, Asdar Andi Bennu, menilai penguatan ekosistem informasi desa membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Unsur pemuda, kelompok perempuan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, hingga penggerak literasi diwajibkan masuk dalam struktur kepengurusan agar tata kelola informasi berjalan kolektif.
Transformasi Dapur Redaksi Desa dan Pemanfaatan AI
Direktur Media Radar Selatan, Sunarti Sain, menggarisbawahi perlunya pergeseran pola publikasi pemerintah desa yang selama ini terfokus pada dokumentasi kegiatan seremonial pejabat. Desa didorong memproduksi berita, foto jurnalistik, infografis, dan video pendek yang mengangkat sektor pertanian, pariwisata, serta inovasi warga.
“Ada lima peran strategis KIM, yakni sebagai pengumpul informasi, produsen konten, distributor informasi, promotor potensi lokal, dan penghubung aspirasi masyarakat,” kata Sunarti dalam sesi pemaparan teknis yang dimoderatori Andi Ayatullah Ahmad tersebut.
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang kerap bertumpu pada satu operator media sosial desa, KIM diarahkan membangun pola kerja layaknya dapur redaksi mini. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) diperbolehkan guna mempercepat pengolahan draf konten, dengan syarat tetap melalui verifikasi faktual dan pengawasan penuh oleh pengurus manusia sesuai kaidah etika jurnalistik.*






