PENATIMES, NEW YORK —Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memimpin Delegasi RI dalam rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, mulai Senin (21/9/2026). Selain menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sabtu (26/9/2026), diplomasi Indonesia kali ini menandai dimulainya kampanye resmi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030.
Langkah pencalonan ini melanjutkan trajektori diplomasi multilateral Indonesia yang secara konsisten berpartisipasi dalam organ utama PBB, setelah terakhir kali menduduki kursi tidak tetap DK PBB pada periode 2019–2020. Partisipasi ini berlandaskan amanat konstitusi untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029–2030 dan Agenda MIKTA
Inisiatif pencalonan DK PBB 2029–2030 sebelumnya telah diumumkan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada Januari 2026. Momentum High-Level Week SMU PBB ke-81 dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan komunikasi antarnegara berkembang dan negara maju.
Di sela-sela agenda SMU PBB, Sugiono menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ke-30 MIKTA (Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia) pada Senin (21/9/2026). Dalam forum yang dipimpin Australia selaku Ketua MIKTA 2026 tersebut, Indonesia mendorong reformasi PBB yang berfokus pada legitimasi dan akuntabilitas.
Sugiono menegaskan bahwa efektivitas middle powers bergantung pada tindakan nyata. “Pada akhirnya, kekuatan middle powers hanya akan berarti ketika kita mampu mengubah kekuatan kolektif menjadi dampak yang nyata,” ujar Sugiono dalam pertemuan tersebut.
Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat MIKTA terkait insiden serangan terhadap personel pasukan pemelihara perdamaian Indonesia di bawah misi UNIFIL di Lebanon pada April 2026. Selain isu keamanan, forum MIKTA membahas agenda pembangunan berkelanjutan dan tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
Sikap Tegas Indonesia atas Krisis Kemanusiaan di Gaza
Pada hari yang sama, Menlu RI menghadiri Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries yang melibatkan Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan. Forum ini merupakan kelanjutan dari inisiatif koordinasi yang dibentuk pada SMU PBB ke-80 tahun 2025 untuk menggalang aksi konkret terkait situasi Palestina.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya akses bantuan kemantuan tanpa hambatan serta penghentian kekerasan di Jalur Gaza. Indonesia menilai partisipasi aktif masyarakat Palestina menjadi syarat mutlak terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.
“Kita berkomitmen untuk tegaknya perdamaian, tetapi rakyat Palestina belum melihat perubahan nyata. Dalam jangka pendek, yang mereka butuhkan adalah mengalirnya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan berhentinya pembunuhan di Gaza,” kata Sugiono.
Rangkaian kegiatan Menlu RI di New York dilanjutkan dengan sejumlah pertemuan bilateral bersama menteri luar negeri negara mitra guna membahas kerja sama ekonomi, Isu kawasan, serta penguatan sistem multilateralisme.**
