PENATIMES, BANGKOK – Pemerintah Republik Indonesia mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, sektor investasi ditargetkan tumbuh setidaknya 7 persen melalui efisiensi alokasi anggaran, optimalisasi peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta peningkatkan partisipasi modal swasta.
Strategi pencapaian target makro tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat melakukan forum pemaparan bersama para investor internasional di Bangkok, Thailand, Selasa, 13 Oktober 2026.
Sinergi Danantara dan Strategi Fiskal APBN 2027
Guna menopang laju investasi nasional, pemerintah mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan strategi penggalangan dana jangka panjang. Kehadiran Danantara diarahkan untuk mengonsolidasikan kekayaan negara dan menarik modal asing ke sektor-sektor strategis yang bernilai tambah tinggi.
Pemerintah memastikan batas aman defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan disiplin anggaran ini diterapkan untuk mempertahankan daya tahan fiskal nasional dari potensi gejolak ekonomi global.
“Kebijakan fiskal harus mampu merespons berbagai tekanan, baik dari geopolitik, perdagangan, volatilitas pasar, maupun harga domestik, tanpa menggerus penyangga fiskal untuk masa depan,” kata Suahasil.
Indikator Makroekonomi dan Stabilitas Pasar Keuangan
Kredibilitas APBN 2027 didukung oleh kinerja indikator makroekonomi domestik yang terukur pada kuartal ketiga 2026. Laju inflasi nasional tercatat terkendali di tingkat 3,3 persen pada akhir September 2026. Pada periode yang sama, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level ekspansif sebesar 52,4, diiringi catatan surplus pada neraca perdagangan luar negeri.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyatakan bahwa skema penarikan investasi berfokus pada pembentukan kepercayaan pemodal dalam jangka panjang.
Pendekatan tersebut dijalankan melalui penataan integritas pasar serta pendalaman sektor keuangan domestik. Pemerintah memperkuat basis investor institusional dan ritel dalam negeri guna meminimalkan dampak volatilitas arus modal asing.
“Fokus pemerintah tidak sekadar membawa investasi masuk ke Indonesia, namun lebih dari itu, menjadikan Indonesia mendapatkan kepercayaan investor yang berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Suminto.*
