PENATIMES, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmen penguatan infrastruktur telekomunikasi dan integrasi sistem pembayaran digital guna menopang posisinya sebagai hub perdagangan di kawasan Indonesia Timur.
Integrasi ekosistem keuangan digital tersebut difokuskan pada perluasan akses internet, penguatan pusat data, peningkatan literasi masyarakat, serta efisiensi transaksi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten masuk dalam kategori Digital, sejalan dengan perluasan kanal pembayaran nontunai di seluruh daerah kabupaten dan kota.
Capaian Pasar Digital Baju Bodo dan Transaksi Pajak Real-Time
Dalam perhelatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026), Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaparkan hasil dari penerapan sistem digital di wilayahnya.
Sulawesi Selatan mencatatkan volume transaksi hingga ratusan miliar rupiah melalui ekosistem pasar digital BajuBodo. Platform tersebut menampung puluhan ribu produk lokal dan menempati peringkat tiga terbaik secara nasional untuk kategori marketplace pemerintah daerah.
Selain sektor UMKM, perbaikan sistem transaksi digital diterapkan pada layanan publik penarikan pajak kendaraan secara real-time.
“Sulsel menjadi salah satu pelopor digitalisasi keuangan daerah hingga pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional, termasuk dalam implementasi transaksi nontunai,” ujar Andi Sudirman dalam forum yang diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, OJK, Kemenko Perekonomian, ASPI, dan AFTECH tersebut.
Sinergi Ekosistem Digital Berkelanjutan
Andi Sudirman menjelaskan bahwa implementasi teknologi keuangan di daerah diarahkan untuk memberi kemudahan akses publik serta memperkuat keberlanjutan ekonomi, bukan sebatas peluncuran perangkat lunak.
“Digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi bagaimana teknologi benar-benar memperluas akses, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat UMKM, mendorong transaksi nontunai, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Sulawesi Selatan ke depan akan difokuskan pada skema kolaborasi antara regulator, lembaga perbankan, penyedia jasa fintech, serta pelaku industri lokal.**
