PENATIMES, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026 Kategori Kementerian usai dinilai konsisten mengombinasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai navigasi perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada malam penganugerahan di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Inovasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mingguan untuk Pengendalian Inflasi
Penggunaan data BPS oleh Kemendagri mengalami pergeseran taktis dari pelaporan bulanan menjadi pemantauan mingguan. Perubahan skema tersebut memicu lahirnya instrumen Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memetakan pergerakan komoditas pangan secara akurat hingga tingkat daerah.
Secara historis, indikator inflasi umum dirilis per bulan sehingga kerap kali terlambat mendeteksi gejolak harga pangan di tingkat tapak. Penerapan pemantauan IPH secara mingguan memungkinkan Kemendagri melacak komponen harga sensitif, seperti volatile food, administered prices, dan core inflation, guna mengeksekusi intervensi pasar secara cepat.
Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa pola kerja berbasis data sektoral ini berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana start-nya ini? Beliau sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis start-nya dari data-datanya BPS,” ujar Tito di Jakarta.
Lewat formulasi diagnostik BPS yang presisi, angka inflasi nasional dan daerah tercatat terkendali stabil pada kisaran sasaran 1,5 hingga 3,5 persen. Instrumen data IPH ini sebelumnya juga dipakai Kemendagri sebagai parameter evaluasi kuartalan bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.
Perluasan Fungsi Data BPS: Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan Bencana
Selain mengawal stabilitas harga barang, Kemendagri memperluas pemanfaatan data BPS untuk memonitor kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah terhadap target nasional secara berkala.
Sektor penanganan pascabencana di daerah turut memanfaatkan sinkronisasi data BPS, salah satunya dalam verifikasi fisik ratusan ribu rumah terdampak musibah di Pulau Sumatra. Dalam proses intervensi ekonomi makro dan sektor keuangan daerah, Kemendagri juga menjalin koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Tito memberikan apresiasi terhadap peran strategis seluruh jajaran BPS yang bekerja di balik layar penyusunan data indikator pembangunan.
“Dan mohon kerja samanya Bu (Kepala BPS). Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melakukan verifikasi. Apalagi yang Sumatra kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” kata Tito.
Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian.*
