PenaTimes, Makassar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan pemerintah daerah se-Sulawesi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026), untuk merumuskan integrasi kebijakan ekonomi kawasan berbasis data.
Langkah ini diambil guna memperkuat posisi kawasan timur Indonesia dalam struktur ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Sulawesi menyumbang sekitar 6,8 hingga 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun laju pertumbuhannya memerlukan konektivitas antarteritori yang lebih padu agar dampaknya merata.
Sinergi Lintas Kawasan dan Penguatan Data
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyatakan bahwa pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sektor pertanian di Sulawesi membutuhkan ekosistem tata kelola yang terpadu.
“Potensi itu akan menjadi kekuatan pembangunan kalau kita kelola dengan kebijakan yang terintegrasi berbasis data, dilakukan berkelanjutan, dan melibatkan sinergi antar daerah,” ujar Jufri saat memandu Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi tersebut.
Jufri menambahkan bahwa hambatan pertumbuhan di suatu daerah umumnya bersumber dari isolasi kebijakan. Menurutnya, percepatan investasi memerlukan ruang gerak yang melintasi batas administratif provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tidak ada suatu daerah yang bisa tumbuh optimal kalau berjalan sendiri. Pertumbuhan sebuah wilayah akan semakin kuat ketika konektivitas ekonomi antar daerah terbangun dan investasi bergerak lintas wilayah,” jelasnya.
Penyelarasan Kinerja Daerah untuk Pertumbuhan Inklusif
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan jajaran pejabat pusat, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
Dalam forum tersebut, Sonny Harry Budiutomo Harmadi memaparkan materi mengenai metodologi pembacaan statistik dan indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Medrilzam menyoroti strategi penguatan kinerja pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif serta ramah lingkungan.
Pemerintah mengharapkan hasil dari koordinasi ini mampu menjadi acuan bagi para kepala daerah di Sulawesi dalam menyusun program prioritas daerah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.**
