DPRD Bulukumba Didorong Tuntaskan Polemik Data Desil Bansos

Avatar photo
Foto: pertemuan Loade Sastrawan Direktur Bulukumba Institute dengan Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari Fraksi PKB, Pahidin Hdk Bulukumba membahas polemik data desil bantuan sosial/Penatimes/

“Ketika deretan angka administratif menjelma dinding pemisah, nasib warga miskin dipertaruhkan dalam sunyinya sistem.”

PENATIMES, BULUKUMBA – Polemik data desil yang menentukan siapa berhak menerima uluran tangan perlahan bergeser dari ruang-ruang diskusi senyap menuju lantai dingin meja parlemen. Bulukumba Institute melangkah tegas, membawa keluh kesah warga yang terpinggirkan ke hadapan para pemangku kebijakan di DPRD Kabupaten Bulukumba.

Langkah ini menyusul riuhnya forum dialog publik bertajuk “Desil: Solusi atau Bencana?” yang membedah karut-marutnya nasib masyarakat di akar rumput.

Direktur Eksekutif Bulukumba Institute, Loade Sastrawan yang akrab disapa Wawan, menyambangi gedung DPRD Bulukumba pada Kamis (5/11/2026). Kedatangannya disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari Fraksi PKB, Pahidin Hdk.

Pertemuan tersebut menjadi babak baru atas percikan gagasan yang sebelumnya disemai dalam dialog publik pada Kamis malam (29/10/2026) di Pelataran Warkop AR.

Di hadapan para legislator, Pahidin menyatakan kesiapannya merajut aspirasi rakyat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Janji ini membuka gerbang agar persoalan desil tak sekadar menjadi angin lalu di ruang publik, melainkan menjelma pengawasan legislatif yang nyata.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Gelar RDP Bahas Akurasi Data Desil Bantuan Sosial

Labirin Angka dan Realitas Lapangan

Bagi masyarakat, data desil bukan sekadar deretan angka dingin dalam lembar pelaporan administratif. Di balik setiap tingkat klasifikasi, terselip denyut nadi kehidupan, dapur yang harus tetap ngebul, serta akses kesehatan yang menggantung pada status sosial.

Pertanyaan mendasarnya merajam nurani: apakah sistem benar-benar membaca keringat rakyat, atau sekadar memantulkan bayangan semu di atas kertas?

Pertanyaan itu bergemuruh dalam forum Bulukumba Institute. Para peserta menyoroti tajam perubahan status desil yang kerap membingungkan, akurasi pendataan yang rapuh, hingga mekanisme koreksi yang tertutup rapat.

Forum tersebut mempertemukan berbagai faksi penting, mulai dari Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, BPJS Kesehatan, BPS, hingga BAZNAS. Para aktivis, insan pers, dan masyarakat sipil turut merajut benang merah diskusi yang dipandu oleh Saiful Alief Subarkah.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Bulukumba Fahidin HDK Buka Suara Soal Isu Lapak UMKM di Pantai Merpati “Publik Harus Mengawasi Perilaku Pejabatnya”

Perdebatan panjang itu membuktikan satu hal: warga tidak butuh jargon teknis yang membuai. Mereka menuntut kepastian bahwa data pemerintah berpijak di atas tanah kenyataan, bukan khayalan birokrasi.

RDP: Ujian Kematangan Pengawasan Legislatif

Membawa polemik ini ke ruang DPRD adalah ikhtiar menyelamatkan warga dari badai ketidakpastian. Persoalan sosial tak akan pernah selesai jika hanya berhenti pada koordinasi meja birokrat tanpa sentuhan pengawasan publik.

Rapat Dengar Pendapat yang dinantikan kelak harus menjadi arena penjernihan. Seluruh pemangku kepentingan wajib duduk bersama mengurai benang kusut pendataan, verifikasi lapangan, hingga membuka saluran pengaduan bagi mereka yang terlempar dari daftar bantuan.

Pemerintah desa dan kelurahan pun tidak boleh berpangku tangan. Mereka adalah penjaga gerbang paling dekat dengan denyut kehidupan warga.

Namun, kedekatan itu harus dibingkai dengan transparansi yang tak bercacat, agar tidak ada lagi tetangga yang kelaparan di atas data yang menyatakan mereka makmur.

Baca Juga:  Andi Suriadi Jabat Ketua DPRD Bulukumba Geser Umy Asyiatun

DPRD Bulukumba kini berada di simpang jalan pembuktian. Fungsi pengawasan harus ditegakkan setegak-tegaknya, memastikan setiap tetes air mata warga berbalas solusi terukur.

Jangan Biarkan Warga Tersesat di Rumah Sendiri

Bagi Bulukumba Institute, langkah melangkah ke parlemen adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan administratif. Ketika sebuah sistem salah membaca realitas, dampaknya bukan lagi administrasi yang keliru, melainkan hilangnya hak hidup layak bagi mereka yang rapuh.

Pertanyaan “Desil: Solusi atau Bencana?” kini menuntut jawaban jujur.

Publik menolak disuguhi alasan klasik bahwa sistem telah bekerja sesuai prosedur. Sebab, mahkota sebuah kebijakan diukur dari kerendahan hatinya merangkul mereka yang paling tertinggal.

Jika data keliru, di manakah nurani bersembunyi? Dan jika warga teraniaya oleh sistem, kepada siapakah mereka harus mengadu?

Jawabannya menanti di ruang sidang RDP mendatang—sebuah ikhtiar agar data kembali menjadi pelindung, bukan algojo penikam sunyi.*