PENATIMES, BULUKUMBA – DPRD Kabupaten Bulukumba mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 13 November 2026, pukul 09.30 WITA, di Gedung DPRD Bulukumba untuk mengaudit persoalan akurasi klasifikasi data desil sosial ekonomi yang memicu keluhan warga terkait akses bantuan sosial dan pelayanan publik.
Kepastian pelaksanaan forum terbuka tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pahidin HDK, melalui keterangan tertulis pada Rabu, 11 November 2026. Langkah legislatif ini merupakan respons langsung atas desakan masyarakat sipil yang menyoroti ketidaksesuaian antara catatan administratif pemerintah dengan kondisi riil ekonomi warga di lapangan.
Dalam sistem perlindungan sosial nasional, klasifikasi desil—yang membagi tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok dari yang paling rentan hingga paling mampu—merupakan instrumen krusial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kesalahan penetapan desil berimplikasi langsung pada terputusnya hak warga miskin terhadap subsidi energi, jaminan kesehatan, hingga bantuan pangan.
Tuntutan Transparansi Mekanisme Koreksi Data Desil
Agenda RDP ini berawal dari audiensi Direktur Eksekutif Bulukumba Institute, Loade Sastrawan (Wawan), bersama Pahidin HDK di Gedung DPRD Bulukumba pada Kamis, 5 November 2026. Pertemuan tersebut membawa rangkuman temuan dari forum diskusi publik bertajuk “Desil: Solusi atau Bencana?” yang digelar di Pelataran Warkop AR, Bulukumba, pada 29 Oktober 2026 lalu.
Dalam forum diskusi tersebut, publik mengidentifikasi empat titik lemah utama dalam tata kelola data kemiskinan daerah:
-
Akurasi Pendataan Awal: Ketidaktepatan variabel penilaian saat petugas melakukan pencacahan di tingkat rumah tangga.
-
Anomali Perubahan Status: Pergeseran kelompok desil warga secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan maupun verifikasi ulang.
-
Mekanisme Pemutakhiran: Lambatnya proses pembaruan data berkala untuk menyesuaikan dinamika ekonomi keluarga.
-
Prosedur Pengajuan Keberatan: Minimnya sosialisasi mengenai alur sanggah bagi warga yang merasa dirugikan oleh sistem klasifikasi.
Masyarakat menuntut kejelasan prosedur mengenai bagaimana data dihimpun, diverifikasi, hingga diperbarui oleh instansi teknis agar warga memiliki saluran resmi untuk mengajukan koreksi mandiri.
Pelibatan Pemerintah Desa dalam Verifikasi Lapangan
Untuk memastikan forum RDP menghasilkan langkah korektif yang terukur, DPRD Bulukumba berencana menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas pengelolaan basis data sosial ekonomi. Selain dinas teknis terkait, pelibatan pemerintah tingkat desa dan kelurahan dinilai mutlak diperlukan karena perangkat wilayah memiliki informasi faktual mengenai profil ekonomi warganya sehari-hari.
Forum pada Jumat mendatang diarahkan untuk memetakan batas kewenangan antarinstansi sekaligus menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengaduan data. Dengan kejelasan rantai tanggung jawab tersebut, proses perbaikan status desil diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga instrumen data sosial benar-benar berfungsi menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kabupaten Bulukumba.*






