PenaTimes, Palembang — Presiden menginstruksikan penindakan tegas berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana terhadap korporasi yang terbukti memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi ini dikeluarkan dalam rapat terbatas seiring meningkatnya lonjakan titik panas (hotspot) di Sumatera Selatan di bawah ancaman fenomena El Nino kategori sangat kuat pada pertengahan September 2026.
Langkah tegas pemerintah ini menyasar sektor korporasi pemegang konsesi, yang secara historis menjadi salah satu penyumbang terbesar eskalasi karhutla nasional seperti pada krisis ekologis 2015 dan 2019. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau dan kondisi atmosfer kering berisiko memperpanjang periode rawan karhutla hingga beberapa pekan mendatang.
Lonjakan Titik Panas Sumsel dan Luapan Kabut Asap
Data SiPongi Kementerian Kehutanan per Kamis (17/9) pukul 21.05 WIB mencatat Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot high confidence tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 184 titik—naik drastis dari 123 titik pada hari sebelumnya. Sementara itu, wilayah prioritas lain seperti Kalimantan Tengah mencatat 61 titik, Kalimantan Barat 30 titik, Jambi 15 titik, Kalimantan Selatan 5 titik, dan Riau berada pada posisi nol titik.
Secara nasional, total hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berada di angka 475 titik. Peningkatan kabut asap akibat kenaikan titik panas di Sumatera Selatan telah mengganggu operasional transportasi publik.
“Pada pagi hari, jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sempat turun hingga sekitar 700 meter. Kondisi tersebut menyebabkan empat penerbangan yang akan mendarat harus melakukan holding dan mengalami keterlambatan,” demikian laporan tertulis data lapangan pasca-kejadian.
Gangguan serupa terpantau di Kalimantan Barat, dengan jarak pandang di kawasan Pelabuhan Utama Dwikora Pontianak menyusut hingga 1 kilometer. Indeks kualitas udara (PM2,5) di beberapa area Sumatera dan Kalimantan terdeteksi masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Penanganan Udara dan Perlindungan Satwa Terancam
Untuk memadamkan api dan menekan sebaran asap, pemerintah mengerahkan 53 unit armada udara yang terdiri dari 34 armada water bombing serta 19 armada patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Penanganan ini juga didukung tiga helikopter CH-47 Chinook bantuan dari Jepang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung area terdampak di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21, kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Sumatera Selatan, guna memastikan keselamatan satwa lindungi.
“Kawasan Padang Sugihan menjadi perhatian karena merupakan salah satu kantong penting Gajah Sumatra. Di PKG Jalur 21 terdapat 29 gajah binaan, dan hasil pemantauan menunjukkan seluruhnya masih dalam kondisi baik dan belum mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla,” ujar Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi.
Selain di Sumatera, dampak perluasan karhutla terhadap habitat satwa memicu evakuasi darurat di wilayah lain. Tim BKSDA Kalimantan Barat bersama mitra konservasi mentranslokasi tiga individu orangutan yang terdesak keluar dari habitatnya di Kayong Utara.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan evakuasi satwa secara mandiri dan segera melaporkan titik api serta keberadaan satwa terdampak kepada petugas terdekat, sekaligus mengimbau warga di area terpapar asap untuk mengurangi aktivitas luar ruangan.***
