PENATIMES, NEW YORK — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono secara resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030 dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2026).
Pencalonan ini mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace” dengan fokus membawa pendekatan politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan dialog terbuka, penyelesaian krisis global, serta penegakan Piagam PBB secara konsisten. Langkah ini meneruskan rekam jejak diplomasinya di PBB, di mana Indonesia sebelumnya pernah menjabat posisi serupa pada periode 2019–2020.
Komitmen Terhadap Kemerdekaan Palestina dan Reformasi Multilateralisme
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa konflik yang melanda Palestina merupakan ujian utama terhadap efektivitas dan kredibilitas sistem multilateralisme PBB saat ini.
“Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Isu Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan memberikan hasil ketika paling dibutuhkan,” kata Menlu Sugiono.
Indonesia memastikan posisi diplomasi politik luar negerinya tidak berubah dalam mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina serta mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sesuai kriteria internasional.
Selain isu Palestina, Indonesia mendorong transformasi PBB agar lebih representatif dan responsif terhadap dinamika krisis global. Sugiono menyampaikan bahwa ketidaksempurnaan sistem multilateral tidak boleh direspons dengan pengurangan kerja sama antarnegara, melainkan dengan pembenahan institusi agar mampu menyampaikan hasil konkret.
Ketahanan Nasional Jadi Fondasi Stabilitas Kawasan
Penguatan sistem global, menurut pemerintah Indonesia, harus dimulai dari penguatan kapasitas nasional masing-masing negara anggota. Menlu Sugiono memaparkan bahwa langkah Indonesia memperkuat ketahanan nasional mencakup kemandirian pangan, ketahanan energi, peningkatan investasi sektor pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal.
Pengalaman Indonesia mengelola keberagaman populasi lebih dari 280 juta jiwa berlandaskan demokrasi, penegakan HAM, dan supremasi hukum dijadikan rujukan dalam mengelola stabilitas kawasan. Di tingkat regional, pendekatan tersebut diterapkan melalui ASEAN yang konsisten mengedepankan sentralitas dan ruang dialog di tengah persaingan strategis kekuatan global.
Sebagai penutup pertemuannya, Menlu Sugiono mengulangi seruan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum PBB agar negara-negara dunia mempererat kerja sama dan saling memperkuat untuk menghadapi ancaman krisis masa depan.**
