Penatimes.com_ Bulukumba – Di tengah derasnya perhatian publik terhadap pengelolaan ruang usaha dan keberadaan lapak UMKM di kawasan Pantai Merpati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK, akhirnya memberikan klarifikasi.
Fahidin menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki lapak usaha di kawasan Pantai Merpati. Ia juga membantah adanya keterlibatan istri, keluarga dekat, maupun timnya dalam kepemilikan atau penerimaan lapak sebagaimana yang menjadi perhatian publik.
“Tidak ada saya punya lapak di Merpati, baik istri dan keluarga dekat, dan tidak satu pun tim saya pernah saya rekomendasikan,” ungkap Fahidin dalam keterangannya.
Terkait kritik yang disampaikan melalui media sosial, Fahidin menyatakan menerima kritik tersebut dengan terbuka. Baginya, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang semestinya hadir dalam kehidupan demokrasi, terutama terhadap mereka yang diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan.
“Status di Facebook saya terima, Memang publik harus mengawasi perilaku pejabatnya. Saya terima dengan baik kritik ini sebagai warning bagi saya untuk hati-hati,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahidin memberikan penjelasan mengenai keterlibatannya dalam pengusulan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Ia membenarkan pernah mengusulkan pengadaan kontainer, tetapi menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara spesifik pelaku UMKM yang kemudian menerima manfaat dari pengadaan tersebut.
“Yang benar itu saya pernah mengusulkan Pokir terkait pengadaan kontainer, tapi saya tidak tahu UMKM siapa yang menerima manfaatnya. Semoga UMKM kita tumbuh dan menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting untuk membedakan antara fungsi pengusulan program melalui mekanisme Pokir dengan persoalan teknis mengenai siapa yang menerima manfaat dari program tersebut.
Di sisi lain, klarifikasi ini juga memperlihatkan bahwa ruang kritik terhadap pejabat publik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan lapak UMKM di Pantai Merpati tidak cukup diselesaikan melalui bantahan maupun pembenaran personal. Publik tetap berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai mekanisme pengadaan, penyaluran, hingga penerima manfaat program.
Sebab, setiap program yang menggunakan anggaran publik semestinya memiliki pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri. Bukan untuk membangun prasangka terhadap seseorang, melainkan memastikan bahwa kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Bagi Fahidin, kritik tersebut menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Sementara bagi masyarakat, pengawasan tetap menjadi hak sekaligus bagian penting dari menjaga agar ruang publik dan program pemberdayaan ekonomi tidak kehilangan tujuan utamanya,kesejahteraan masyarakat Bulukumba.






