PenaTIMES.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap maraknya informasi yang berkembang di ruang publik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah isu yang beredar di media sosial dinilai sering kali tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa beberapa peristiwa yang ramai diperbincangkan memang terjadi.
Namun penyajiannya kerap meluas dengan narasi yang tidak sepenuhnya tepat.
Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi yang sedang berjalan di berbagai daerah.
Klarifikasi Isu Program MBG
Salah satu contoh yang sempat menjadi perbincangan luas adalah unggahan mengenai menu MBG yang disebut hanya berisi mie dan satu buah pisang.
BGN kemudian melakukan konfirmasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pihak sekolah yang menerima program tersebut.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa menu makanan yang diberikan kepada siswa juga dilengkapi dengan lauk ayam yang tidak terlihat dalam potongan gambar yang beredar.
Contoh lain yang sempat viral adalah video yang menampilkan dugaan penolakan terhadap program MBG di MTs 4 dan MAN 8 di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.
Setelah dilakukan pengecekan, BGN menemukan bahwa sekolah dengan nama tersebut tidak tercatat berada di kawasan Cilincing.
Beberapa isu lain yang sempat mencuat juga berkaitan dengan dugaan temuan benda asing dalam makanan hingga kabar keracunan massal di sejumlah daerah.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian narasi yang berkembang di media sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
Kasus yang sempat ramai dibicarakan di Purworejo juga awalnya dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.
Hasil pemeriksaan menunjukkan peristiwa tersebut berkaitan dengan konsumsi makanan dari acara hajatan masyarakat setempat.
Tantangan Pengelolaan Pangan
Nanik menyampaikan bahwa pengolahan makanan dalam jumlah besar memiliki tantangan tersendiri terutama pada proses memasak dan pengendalian kualitas pangan.
Setiap dapur SPPG diminta memperhatikan tahapan pengolahan makanan secara ketat agar mutu serta keamanan pangan tetap terjaga.
Menurutnya, persoalan yang muncul di lapangan sering berkaitan dengan tata kelola dalam proses pengolahan makanan.
“Sebetulnya bukan keracunan, kalau menurut saya adalah lebih pada sistem tata kelola,” kata Nanik dikutip Penatimes.com dari Website Resmi BGN, Minggu (8/3).
Selain proses memasak, kebersihan peralatan makan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan program tersebut.
BGN menekankan bahwa standar sanitasi harus diterapkan secara disiplin oleh seluruh pengelola dapur yang terlibat dalam program MBG.
Dalam kegiatan tersebut, Nanik juga berinteraksi langsung dengan peserta untuk menanyakan penggunaan water heater dalam proses pencucian ompreng di dapur SPPG.
Penggunaan air panas dalam proses pencucian peralatan makan dinilai dapat membantu menjaga higienitas perlengkapan yang digunakan untuk penyajian makanan.
Pembahasan tersebut disampaikan dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 1.400 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang berasal dari berbagai daerah.
Peserta workshop terdiri atas Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, serta Pengawas Gizi yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
BGN berharap para SPPI mampu menjalankan operasional program secara baik sekaligus menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. ***
