PENATIMES, BULUKUMBA – Pemerintah Kabupaten Bulukumba memproyeksikan perputaran ekonomi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta jasa pariwisata berpotensi melambat jika isu kebersihan di jalur menuju destinasi utama tidak segera ditangani secara lintas sektor.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menegaskan, keberhasilan pelaksanaan Festival Pinisi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Festival Pinisi ini adalah agendanya Bulukumba, agenda kita semua. Ketika kegiatan ini sukses, bukan satu OPD saja yang punya nama, tapi satu Bulukumba,” kata Andi Utta saat memberikan arahan pada Apel Gabungan OPD di halaman Kantor Bupati Bulukumba, Senin (5/10/2026).
Kebersihan Rute Wisata Tanjung Bira Jadi Evaluasi Utama
Pemerintah Daerah mengsoroti maraknya tumpukan sampah plastik di sepanjang jalan poros Bira-Bonto Bahari hingga kawasan Bijawang yang berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan.
Andi Utta menggarisbawahi bahwa efektivitas promosi pariwisata daerah berbanding lurus dengan kesiapan fasilitas publik dan kebersihan lingkungan di lapangan.
“Jangan buang sampah di jalan poros karena sangat jorok. Bira dan tempat wisata lainnya, jangan harap banyak kunjungan kalau tidak bersih dan rapi. Jika kunjungan banyak, transaksi ikut banyak, maka ekonomi masyarakat lebih hidup,” ujarnya.
Sektor pariwisata Bulukumba mengandalkan kebudayaan lokal yang telah diakui secara global, seperti seni pembuatan kapal Pinisi yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada 2017, serta adat Ammatoa Kajang. Penguatan kebersihan destinasi ditujukan untuk menjaga citra kawasan heritage tersebut.
Reformasi Pelayanan Publik dan Optimalisasi Program
Selain sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Jambore Pelayanan Publik di tingkat desa dan kecamatan.
Evaluasi diarahkan untuk memangkas durasi antrean dan memastikan kehadiran penjangkauan layanan pemerintah memberikan dampak langsung bagi warga.
“Kita harus evaluasi kalau masih ada yang kurang, mungkin ada antrean yang panjang. Jambore ini bukan untuk buang-buang waktu di desa dan kecamatan selama dua hari tapi kurang maksimal,” tutur Andi Utta.
Seluruh jajaran birokrasi diminta tidak sekadar menjalankan program kerja demi memenuhi kewajiban administratif, melainkan berfokus pada indikator kualitas dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.*
