PENA Times – Pemerintah menegaskan pemenuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus ditopang ketersediaan komoditas yang mudah diakses oleh setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan proyeksi penerima manfaat MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta orang hingga akhir tahun ini.
Lonjakan jumlah penerima tersebut dinilai memerlukan kesiapan pasokan pangan dalam skala besar agar distribusi berjalan stabil dan berkelanjutan.
“Tahun ini dilipatgandakan produksi ikan, telor, terus juga sayur, karena bayangkan kalau SPPG tahun ini penerimanya (manfaat MBG) ada 82,9 juta orang, jadi telur kami perlu 82,9 juta butir, perlu 82,9 juta potong ikan satu hari ya, dan sayur 82,9 juta juga,” kata Zulkifli Hasan.
Penguatan Rantai Pasok Pangan
Zulkifli menjelaskan bahwa kebutuhan bahan baku MBG harus disiapkan seiring peningkatan jumlah penerima yang saat ini telah mencapai 55,1 juta orang.
Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, telah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor hulu pangan.
Pada sektor perikanan, upaya peningkatan produksi dilakukan melalui pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih.
Kemandirian beras nasional juga menjadi penopang utama pasokan MBG setelah Indonesia kembali mencapai swasembada.
Selain itu, sistem budidaya bioflok turut dioptimalkan untuk menjamin ketersediaan protein hewani.
Zulkifli menegaskan dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk turun ke lapangan memastikan operasional dapur SPPG berjalan aman dan sesuai standar.
Peninjauan dilakukan secara intensif selama sepekan, khususnya di wilayah Jawa Timur sebagai salah satu pusat implementasi MBG.
Selain memeriksa kesiapan dapur, Menko Pangan juga mengecek langsung pendapat para penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Malang, Zulkifli turut meninjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Kedungpedaringan.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pangan agar sawah tidak dialihfungsikan demi menjaga ketahanan pangan jangka panjang.
Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan penetapan lahan sawah berkelanjutan yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.
Agenda peninjauan MBG dijadwalkan berlanjut ke wilayah Malang Raya, termasuk Kota Malang dan Kota Batu. ***
