PENATIMES, MAGELANG — Kementerian Koperasi menginstruksikan seluruh gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memasarkan produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dari wilayah masing-masing. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan hasil produksi masyarakat memiliki porsi distribusi yang pasti di tingkat daerah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan instruksi tersebut dalam pembukaan Borobudur Indonesia Expo dan KDKMP Expo 2026 di Alun-Alun Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2026) malam.
“UMKM dikurasi, para petugas diberikan pelatihan dalam mengelola koperasi. Kami akan terus dampingi. Jadi produk-produk UKM lokal tidak perlu bingung karena sudah ada tempatnya di KDKMP,” kata Ferry.
Pemerintah menempatkan koperasi sebagai salah satu dari tiga pilar utama perekonomian nasional secara sejajar bersama BUMN dan sektor swasta. Sektor UMKM sendiri selama ini menyumbang lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga penyerapan produk lokal di rantai pasok domestik menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi warga.
Tiga Langkah Strategis Penataan Koperasi
Guna mengembalikan fungsi koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional, Kementerian Koperasi menetapkan tiga langkah pembenahan utama:
Rebranding dan Pendidikan: Mengikis citra lama koperasi agar lebih dikenal oleh generasi muda, milenial, dan Gen Z. Upaya ini diselaraskan dengan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memasukkan kembali mata pelajaran perkoperasian ke kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
Digitalisasi Operasional: Mempercepat migrasi dari manajemen tradisional ke sistem modern berbasis digital agar pengelola mampu bersaing secara efisien.
Pembenahan Tata Kelola: Mengubah indikator keberhasilan koperasi dari sekadar penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi tolok ukur kinerja usaha di sektor produksi, distribusi, industri, dan keuangan.
Melalui skema tersebut, kelompok usaha mikro, ekonomi kreatif, hingga pelaku pariwisata didorong menghimpun diri dalam wadah koperasi agar mempermudah akses permodalan, teknologi, dan penetrasi pasar.
Target Transaksi Rp2 Miliar di Kawasan Aglomerasi Borobudur
Untuk merealisasikan integrasi pasar tersebut, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota diminta segera melakukan kurasi terhadap kelompok usaha potensial di wilayahnya.
Walikota Magelang Damar Prasetyono menyambut dorongan tersebut dengan menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola. Pihaknya mengajukan permohonan pendampingan manajemen serta penerapan teknologi kepada pemerintah pusat.
“Hari ini menjadi kesempatan bagaimana koperasi dan UMKM sebagai ruang pertemuan antara produk dan pasar, pelaku usaha dan mitra, serta potensi daerah dengan jejaring ekonomi yang lebih luas,” ujar Damar.
Damar juga mendorong integrasi ekonomi di kawasan penyangga pariwisata Borobudur yang mencakup lima daerah, yakni Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Temanggung.
Gelaran Borobudur Indonesia Expo 2026 yang berlangsung pada 17–20 September 2026 di Alun-Alun Kota Magelang ini melibatkan 150 UMKM. Pameran tersebut ditargetkan mendatangkan 40.000 pengunjung dengan proyeksi nilai transaksi mencapai Rp2 miliar.
Acara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaidi, Bupati Temanggung Agus Setyawan, serta Bupati Magelang Grengseng Pamuji.**
