PENATIMES, MAKASSAR — Sebanyak 13.235 jiwa dari 4.936 kepala keluarga di Kota Makassar menerima pasokan air bersih darurat sebanyak 403.000 liter dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanggulangi krisis air akibat fenomena El Nino. Penyaluran masif yang berlangsung sejak 8 September hingga 14 Oktober 2026 tersebut dikirimkan melalui 74 kali armada pengangkut (ritase) ke titik-titik permukiman warga yang mengalami kekeringan ekstrem.
Wilayah pesisir dan kawasan padat penduduk di Makassar secara historis menjadi area paling rentan terhadap penurunan elevasi air baku PDAM setiap kali musim kemarau panjang melanda. Kondisi ini memperparah keterbatasan akses air bersih rumah tangga, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa utama secara optimal.
Sebaran 7 Kecamatan Terdampak Kekeringan di Makassar
Berdasarkan pemetaan pemda setempat, bantuan logistik air tersebut disalurkan secara fokus ke 12 kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan terdampak paling parah. Wilayah target penanganan mencakup Kecamatan Tallo, Makassar, Manggala, Panakkukang, Biringkanaya, Tamalate, dan Bontoala.
Adapun sebaran titik bongkar muat pasokan air meliputi Kelurahan Paccerakkang, Tamalanrea Jaya, Kapasa, Tello Baru, Kaluku Bodoa, Rappokalling, Panampu, Pampang, Bara-Baraya, Maccini, Bunga Ejaya, hingga Buloa.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Sulsel, Syamsul S, menyatakan bahwa intervensi lapangan ini menjalankan instruksi langsung dari Gubernur Andi Sudirman Sulaiman guna menjamin ketersediaan kebutuhan dasar warga.
“Penyaluran air bersih ini kita lakukan setiap hari di kawasan permukiman yang memang sangat terdampak. Distribusi akan terus kita lakukan sampai kondisi kembali normal setelah musim kemarau,” ujar Syamsul saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2026).
Kolaborasi Konsorsium Lintas Sektor dan BUMD
Syamsul mengklaim tim teknis di lapangan terus memantau proses distribusi agar tepat sasaran dan mencegah pemicu konflik sosial di titik pembagian air.
Operasi darurat kekeringan ini tidak hanya diampu oleh Disperkimtan Sulsel dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel semata. Pemprov Sulsel menggalang konsorsium lintas sektor yang melibatkan BUMD serta pelaku usaha swasta, di antaranya Jamkrida Sulsel, PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), PT Vale Indonesia, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), dan Pelindo.*
