PENATIMES, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyaluran bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan normal pascaleadakan yang merusak tujuh ruko di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10/2026). Bangunan yang terdampak insiden tersebut dipastikan bukan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun gudang penyimpanan operasional lembaga.
Kepolisian dan BIN Libatkan Penyelidikan Lapangan
BGN menerjunkan tim khusus untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan dan Badan Intelijen Negara (BIN) daerah guna mendalami peristiwa ledakan tersebut.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengonfirmasi bahwa salah satu ruko yang terdampak digunakan oleh pihak swasta sebagai tempat penyimpanan pasokan buah serta peralatan berbahan stainless steel.
“Informasi yang kami dapatkan bahwa ledakan tersebut bukanlah gedung dari SPPG yang tengah beroperasi ataupun gudang SPPG. Kami pastikan bahwa sampai sejauh ini penyaluran MBG baik dari segi pasokan bahan pangannya masih berjalan normal,” ujar Tysa di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Data Pusdatin BGN Konfirmasi Status Bangunan
Verifikasi internal melalui data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN menunjukkan tidak ada registrasi fasilitas layanan gizi di lokasi kejadian, baik yang sudah aktif maupun dalam tahap persiapan infrastruktur.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bangunan ruko tersebut sepenuhnya dioperasikan oleh entitas di luar struktur BGN.
“Berdasarkan data yang kami miliki di Pusdatin BGN, tidak ada SPPG yang beroperasi maupun dalam tahap persiapan di lokasi tersebut. Bangunan di lokasi digunakan oleh pihak lain, bukan untuk operasional SPPG. Jadi tidak ada keterkaitan langsung dengan program MBG,” kata Ketut.
Sebagai lembaga pemerintah baru yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, BGN bertugas mengelola pemenuhan gizi nasional dengan menargetkan pembentukan ribuan SPPG di seluruh Indonesia. Pengawasan ketat terhadap inventarisasi aset dan jalur distribusi bahan pangan terus ditingkatkan guna mencegah gangguan operasional pada program prioritas pemerintah tersebut.*
