PENATIMES, JAKARTA — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menetapkan pemantauan ketat terhadap ambang batas Tinggi Muka Air (TMA) gambut di bawah 40 sentimeter sebagai parameter utama dalam sistem deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Langkah teknis berbasis sains dan pemetaan ulang pada lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) ini menjadi fokus baru lembaga usai pelantikan jajaran pimpinan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Penetapan indikator teknis tersebut merespons pola krisis lingkungan akibat kemarau ekstrem dan fenomena El Niño yang kerap memicu kebakaran berulang di ekosistem basah Indonesia. Penurunan TMA di bawah 40 sentimeter memicu kubah gambut mengering dan berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar hingga ke lapisan dalam tanah.
Integrasi Sains dan Pemetaan 500 Kesatuan Hidrologis Gambut
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menyatakan bahwa penanganan lahan gambut akan diarahkan pada penurunan frekuensi kebakaran secara bertahap melalui pendekatan ilmu pengetahuan, pemodelan hidrologi, serta pemetaan risiko berbasis wilayah.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” ujar Satyawan usai pelantikan.
Selain pemulihan area terdampak kebakaran, BPGMN mengintegrasikan disiplin ilmu hidrologi, teknik revegetasi, dan kajian sosial ekonomi guna memulihkan fungsi ekosistem gambut serta mangrove yang mengalami deforestasi.
“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” kata Satyawan menambahkan.
Intervensi Dini dan Ambang Batas Kritis Air Gambut
Sebagai langkah taktis, BPGMN menekankan pentingnya respons cepat sebelum titik api (hotspot) muncul di permukaan. Pemantauan variabel kelembapan dan tinggi air tanah menjadi kunci utama dalam memprediksi potensi timbulnya api.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menjelaskan bahwa pemanfaatan data analisis korelasi dan proyeksi kondisi lahan memungkinkan lembaga melakukan tindakan pencegahan terukur sebelum krisis membesar.
“Kita harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” tegas Sriyanto.
Sriyanto menambahkan bahwa efektivitas penanganan karhutla di lapangan sangat bergantung pada penguatan sinergi lintas entitas dan kementerian teknis, mengingat pengelolaan ekosistem gambut nasional melibatkan fungsi koordinasi multisektoral.*
